Nasib Guru Swasta

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada pasal 16 ayat (a) ada 11 item macam-macam tunjangan yang melekat pada guru pegawai negeri sipil (PNS). Tunjangan itu didapatkan baik berupa biaya personalia satuan pendidikan baik formal maupun non formal diantaranya; gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru dan dosen.

Tingkat kesejahteraan guru, terutama guru swasta bukan PNS yang saat ini jumlahnya lebih dari satu juta atau sekitar 40% dari total jumlah guru di Indonesia masih rendah. Setelah lulus menjadi PNS, para guru swasta tersebut pindah ke sekolah negeri. Itulah sebabnya, sekolah swasta di berbagai dareha kehilangan guru berkualitas. Jika pemerintah tidak menginvertensi dengan menerjukan guru berstatus PNS, kualitas mayoritas sekolah swasta akan menurun.

Bandingkan dengan guru swasta mereka digaji atas dasar pembayaran iuran siswa. Jika siswa sebuah sekolah swasta minim berakibat gaji guru diberikan sekedarnya. Sekalipun dalam PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan memang dianjurkan agar pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) harus minimal memberikan sekurang-kurangnya mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

Tunjangan bagi guru swasta selain minim juga dipisahkan berdasarkan kategori. Guru yang berstatus guru tetap (GTY) mungkin akan mendapatkan sesuai dengan PP 48/2008, sedangkan bagi guru yang tidak status GTY mereka hanya berharap dari perhitungan jam mengajar yang setiap satuan pendidikan misalnya berbeda-beda memberikan tarif per jam mengajarnya. 

Terkait akan di undangkannya RPP Tenaga Honorer, seharusnya mengakomodir guru swasta yang mengajar di sekolah swasta dan guru yang tidak mendapatkan tunjangan dari APBN/APBD baik yang mengajar pada satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kenyataannya, RPP tidak mengakomodir guru swasta. Jadi RPP Tenaga Honorer yang akan diundangkan itu mendiskriminasi guru swasta dan mengkristalisasi persoalan pengertian guru. Belum lagi pengkotak-kotakan istilah guru yang membingungkan kita sehingga guru saat ini dalam posisi lemah. 

Guru yang berkualitas selalu mengembangkan profesionalismenya secara penuh. Dia tak akan merengek-rengek meminta diangkat sebagai pegawai negeri atau guru tetap sebab pekerjaannya telah membuktikan, kinerjanya layak dihargai. Mungkin ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan idealismenya pada masa sulit. Namun, idealisme ini akan kian tumbuh jika ada kebijakan politik pendidikan yang mengayomi, melindungi, dan menghargai profesi guru. Pemerintah sudah seharusnya menggagas peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi guru, tidak peduli apakah itu guru negeri atau swasta, dengan memberi jaminan minimal yang diperlukan agar kesejahteraan dan martabat guru terjaga.